Raih Predikat “Istimewa”, Pemkot Madiun Masuk 5 Besar JDIH Award Jatim 2026

SURABAYA - Pemerintah Kota Madiun kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kota Madiun berhasil masuk nominasi lima besar dalam ajang JDIH Award Jatim 2026 dengan meraih nilai 96 dan predikat “Istimewa”. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (20/5). 

Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mewakili Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Selain penghargaan untuk Pemerintah Kota Madiun, DPRD Kota Madiun juga berhasil meraih penghargaan terbaik keempat dalam penilaian JDIH tingkat Jawa Timur tahun 2026.

JDIH Award Jatim merupakan bentuk apresiasi kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur yang dinilai mampu menghadirkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa penguatan JDIH menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. “Penguatan JDIH menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Khofifah Indar Parawansa.

Ia berharap seluruh daerah terus meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum agar semakin mudah diakses masyarakat.

Penilaian JDIH Award Jatim 2026 dilakukan melalui empat variabel, yakni pengelolaan dokumen dan informasi yang lengkap dan akurat, aksesibilitas terhadap dokumen dan informasi hukum, integrasi serta sinkronisasi dokumen hukum, dan pengembangan JDIH.

Pada penilaian tahun ini, Kota Madiun memperoleh nilai tertinggi pada variabel pengelolaan dokumen dan informasi yang lengkap dan akurat serta aksesibilitas terhadap dokumen dan informasi hukum. Capaian tersebut menunjukkan peran aktif JDIH Kota Madiun dalam memberikan pelayanan informasi produk hukum daerah melalui website JDIH secara optimal kepada masyarakat dan pengguna layanan.

(ws hendro/kus/diskominfo)