--}}
Pemkot Madiun menerima policy brief hasil evaluasi perencanaan pembangunan dan penganggaran 2026 dari BPKP Provinsi Jawa Timur. Evaluasi mencakup lima sektor, yakni pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, dan ketahanan pangan. Dari anggaran yang terpetakan sebesar Rp113,71 miliar, potensi efektivitasnya mencapai 62,17 persen, sementara 37,83 persen atau sekitar Rp42,86 miliar masih menjadi ruang perbaikan. BPKP juga memberikan rekomendasi penguatan desain intervensi, indikator dan target yang terukur, cascading, serta manajemen risiko.
Bagi Pemkot Madiun, hasil evaluasi ini menjadi bahan untuk melihat capaian sekaligus memperbaiki bagian yang masih perlu disempurnakan. Policy brief yang diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Jatim Hasoloan Manalu kepada Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun tersebut selanjutnya menjadi salah satu bekal dalam menyusun perencanaan dan penganggaran 2027, agar program, anggaran, dan sasaran pembangunan semakin selaras dan manfaatnya tepat dirasakan masyarakat.
Selengkapnya bisa diakses melalui website madiunkota.go.id
#pemkotmadiun #kotamadiun #108kotamadiun
#rapat #apbd
2024 © by Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun